UMR Jakarta beserta kota-kota lain di sekitarnya telah resmi ditetapkan. Dalam sistem pengupahan tenaga kerja di Indonesia, ada skema yang telah lama berlaku. Skema pengupahan ini menentukan besarnya jumlah upah yang diberikan pada tenaga kerja. Besaran upah ini juga bergantung pada masing-masing daerah. Biasanya besarnya disesuaikan dengan perhitungan tertentu yang melibatkan inflasi, harga kebutuhan pokok, standar kelayakan hidup, dan lain-lain.

Mengapa Mengetahui Besaran Upah Minimum Menjadi Suatu Keharusan?

Tentu saja setiap tenaga kerja sebaiknya mengetahui besaran upah minimum yang berlaku di daerahnya karena sebagai karyawan, upah minimum ini adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh badan usaha atau perusahaan tempat bekerja. Hak ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan karenanya apabila seorang karyawan tidak menerima upah sesuai haknya, ia dapat mengajukan tuntutan pada pihak berwenang agar haknya akan upah yang layak dapat dipenuhi.

Perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan wajib mematuhi undang-undang tersebut dan jika mangkir dari kewajibannya itu, badan usaha terkait dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan Mengenai Skema Pengupahan

Pada awalnya skema pengupahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Namun kemudian skema UMR ini sudah direvisi menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk UMR tingkat I dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk UMR tingkat II , melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Meskipun dalam prakteknya istilah seperti UMR Jakarta ini tidak lagi digunakan, UMR masih sering dipakai ketika menyebut upah minimum yang diberikan pada tenaga kerja. Masyarakat pun hingga sekarang masih lebih sering menggunakan istilah UMR dari pada istilah UMP dan UMK walaupun peraturan sudah berganti.

Tahun 2020 ini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah meng-update angka untuk Upah Minimum Provinsi yang paling baru. Berikut adalah besaran UMR Jakarta dan kota serta kabupaten lain di sekitarnya.

Skema Pengupahan

Lalu bagaimana skema pengupahan ini berjalan? Apakah istilah seperti UMR Jakarta masih digunakan?

Dalam peraturan lama, UMR dijelaskan sebagai upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur suatu daerah. Ketika penetapan upah ini dilakukan, Dewan Pengupahan akan melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan hidup para pekerja mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga kebutuhan tempat tinggalnya. Dari data hasil survei tersebut kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Di regulasi sebelumnya, istilah UMR digunakan untuk menyebut semua jenis upah minimum baik di Tingkat I (setingkat provinsi) maupun di Tingkat II (setingkat kabupaten dan kota). Istilah UMR ini kemudian diubah dan dipisahkan sesuai tingkatannya masing-masing.

UMR yang berlaku di Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur. Sementara itu UMR yang berlaku di Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh gubernur dengan usulan pembahasan oleh bupati atau walikota.

Jadi misalnya saja UMR Jakarta, kini istilahnya berubah menjadi UMP Jakarta. Meskipun begitu, pengertiannya sama saja yaitu upah minimum yang berlaku di provinsi DKI Jakarta.

Penetapan Upah Minimum Suatu Daerah

Apabila suatu daerah kabupaten atau kota belum dapat mengajukan usulan angka untuk UMK daerahnya, maka gubernur bersangkutan dapat menggunakan UMP sebagai acuan dalam pembentukan upah di kabupaten atau kota itu.

Tidak hanya UMK dan UMP, dalam skema pengupahan tenaga kerja ada pula istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). Penetapan jenis upah minimum ini didasarkan pada sektor atau bidang usaha dari sebuah badan usaha, contohnya sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor manufaktur dan industri, dan lain-lain.

Lalu Kapankah Upah Minimum Seperti Misalnya UMR Jakarta ini Ditetapkan?

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMR Tingkat I yang telah berubah menjadi UMP ditetapkan oleh kepala daerah atau gubernur bersangkutan paling lambat 60 hari sebelum waktu diberlakukannya upah minimum terbaru. Sementara itu penetapan UMR Tingkat II yang telah berubah menjadi UMK, ditetapkan oleh gubernur bersangkutan paling lambat 40 hari sebelum waktu diberlakukannya upah minimum terbaru. Pemberlakuan upah minimum baru biasanya ditetapkan mulai awal tahun.

Ketika proses penetapan upah minimum yang peninjauannya dilakukan setahun sekali ini, gubernur wajib mempertimbangkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

Hal ini dikarenakan, usulan yang diberikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah tersebut dibuat dengan didasarkan pada konsultasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan.

Cara Mengetahui UMP dan UMK Suatu Daerah

Jika ingin mengetahui UMP dan UMK suatu daerah, biasanya kita dapat mengaksesnya melalui Perda (Peraturan Daerah) yang biasanya diunggah di situs-situs resmi ketenagakerjaan milik pemerintah atau melalui informasi di badan pusat ketenagakerjaan. Pemerintah daerah terkait pun biasanya juga mengunggah Perda ini di situs milik mereka. Misalnya saja, jika ingin mengetahui UMR Jakarta (yang kini diubah menjadi UMP Jakarta) maka dapat diakses salah satunya melalui situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seterusnya.

Ketidakmampuan Badan Usaha Membayar Upah Minimum

Dalam penerapannya, angka UMP biasanya selalu lebih rendah dari UMK karena angka UMK disesuaikan menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi tiap kabupaten/kota yang tentunya berbeda-beda bahkan dalam satu provinsi yang sama. Akan tetapi angka UMK terendah di suatu provinsi umumnya akan sama dengan angka UMP yang berlaku di daerah tersebut.

Meskipun ada upah minimum yang jumlahnya relatif kecil, terkadang ada badan usaha yang tidak mampu membayar karyawannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perda. Bisa karena berbagai alasan seperti keadaan finansial perusahaan misalnya. Jika ini terjadi, maka pemilik perusahaan dapat mengajukan penangguhan kewajiban pembayaran upah bagi para karyawan yang diajukan pada gubernur provinsi di mana badan usaha itu berlokasi.

Pengangguhan Kewajiban Pembayaran

Peraturan mengenai penangguhan kewajiban pembayaran tertuang dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa meskipun proses penangguhan tadi masih berlangsung, badan usaha tetap wajib membayar upah para karyawannya sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Dalam hal ini, apabila badan usaha mengajukan penangguhan pada provinsi, gubernur memiliki hak untuk menolak atau menyetujui penangguhan tersebut. Lalu jika disetujui, gubernur akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi badan usaha yang berkaitan. Setelah itu badan usaha wajib membayar upah karyawannya sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam SK.

Sanksi Pelanggaran Kewajiban Pembayaran UMP dan UMK

Apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran UMP dan UMK ini, badan usaha dimaksud akan dikenai sanksi dari pemerintah. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan apabila karyawan mengajukan perundingan namun tidak mendapatkan jalan tengahnya. Maka selanjutnya akan ditempuh jalur peradilan.

Selain jalur hukum ini, penetapan upah minimum pun bersifat mengikat baik bagi badan usaha maupun karyawan yang dimulai dari penetapan upah bulanan ketika terjadi penandatanganan kontrak kerja pertama kali. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, kesepakatan antara badan usaha dan karyawannya tentang pembayaran upah di bawah standar adalah void atau batal demi hukum selama penangguhan belum disahkan oleh pihak berwenang.

Jadi, meskipun sebelumnya ada kesepakatan antara badan usaha dan karyawan ketika penandatanganan kontrak di awal, selama pemerintah daerah belum menerbitkan SK khusus penangguhan pembayaran upah maka badan usaha masih wajib membayar upah bulanan karyawan sesuai dengan UMP ataupun UMK yang berlaku.

Daftar UMP Jakarta dan Provinsi Lain Tahun 2020

Lalu, bagaimana dengan keputusan mengenai upah minimum tahun ini? Penetapan upah minimum ini dapat diketahui ketika keputusan atau peraturan gubernur tiap provinsi telah diterbitkan. Dalam peraturan yang lama, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, UMP atau upah minimum yang berlaku di suatu provinsi dahulu sering dipukul rata sebagai UMR. Misalnya yang dulu dikenal dengan istilah UMR Jakarta, kini dikenal dengan istilah UMK Jakarta.

Berikut adalah daftar besaran UMR Jakarta yang telah berubah menjadi UMP Jakarta serta UMP provinsi lainnya tahun 2020.

Provinsi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018
Aceh Rp 3.165.030 Rp 2.935.985 Rp 2.717.750
Sumatera Utara Rp 2.499.422 Rp 2.303.403 Rp 2.132.188
Sumatra Barat Rp 2.484.041 Rp 2.289.228 Rp 2.119.067
Riau Rp 2.888.563 Rp 2.662.025 Rp 2.464.154
Kepulauan Riau Rp 3.005.383 Rp 2.769.754 Rp 2.563.875
Jambi Rp 2.630.161 Rp 2.423.888 Rp 2.243.718
Sumatera Selatan Rp 3.043.111 Rp 2.805.751 Rp 2,595,994
Bangka Belitung Rp 3.230.022 Rp 2.976.705 Rp 2.755.443
Bengkulu Rp 2.213.604 Rp 2.040.406 Rp 1.888.741
Lampung Rp 2.431.324 Rp 2.241.269 Rp 2.074.673
Jawa Barat Rp 1.810.351 Rp 1.668.372 Rp 1.544.360
DKI Jakarta Rp 4.276.349 Rp 3.940.973 Rp 3.648.035
Banten Rp 2.460.968 Rp 2.267.990 Rp 2.099.385
Jawa Tengah Rp 1.742.015 Rp 1.605.396 Rp 1.486.065
DI Yogyakarta Rp 1.704.607 Rp 1.570.922 Rp 1.454.154
Jawa Timur Rp 1.768.777 Rp 1.630.059 Rp 1.508.894
Bali Rp 2.493.523 Rp 2.297.968 Rp 2.127.157
Nusa Tenggara Barat Rp 2.183.883 Rp 2.012.610 Rp 1.825.000
Nusa Tenggara Timur Rp 1.945.902 Rp 1.793,298 Rp 1.660.000
Kalimantan Barat Rp 2.399.698 Rp 2.211.266 Rp 2.046.900
Kalimantan Selatan Rp 2.877.447 Rp 2.651.781 Rp 2.454.671
Kalimantan Tengah Rp 2.890.093 Rp 2.615.735 Rp 2.421.305
Kalimantan Timur Rp 2.981.378 Rp 2.747.560 Rp 2.543.331
Kalimantan Utara Rp 3.000.803 Rp 2.765.463 Rp 2.559.903
Maluku Rp 2.604.960 Rp 2.400.664 Rp 2.222.220
Maluku Utara Rp 2.721.530 Rp 2.507.163 Rp 2.147.022
Gorontalo Rp 2.586.900 Rp 2.384.020 Rp 2.206.813
Sulawesi Utara Rp 3.310.722 Rp 3.051.076 Rp 2.824.286
Sulawesi Tenggara Rp 2.552.014 Rp 2.351.870 Rp 2.177.053
Sulawesi Tengah Rp 2.303.710 Rp 2.123.040 Rp 1.965.232
Sulawesi Selatan Rp 3.103.800 Rp 2.860.382 Rp 2.647.767
Sulawesi Barat Rp 2.571.328 Rp 2.369.670 Rp 2.193.530
Papua Rp 3.516.700 Rp 3.128.170 Rp 2.895.650
Papua Barat Rp 3.184.225 Rp 2.881.160 Rp 2.667.000

UMK Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Sekitarnya Tahun 2020

Tabel di atas telah memuat besaran UMP yang berlaku di DKI Jakarta (yang sebelumnya disebut UMR Jakarta) dan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2020 ini, berapakah besaran UMK Bogor, Tangerang, Bekasi, dan kota serta kabupaten di sekitarnya? Mengingat di daerah-daerah ini terdapat banyak industri, tentu besarannya akan bervariasi tergantung pada sektor masing-masing. Berikut ini adalah rinciannya.

Kabupaten/Kota Besaran UMK 2020 Besaran UMK 2019
Kota Tangerang Rp 4.119.029 Rp 3.869.717
Kabupaten Tangerang Rp 4.168.268 Rp 3.841.368
Kota Tangerang Selatan Rp 4.168.268 Rp 3.841.368
Kabupaten Bekasi (Cikarang) Rp 4.498.961 Rp 4.146.126
Kota Bekasi Rp 4.589.708 Rp 4.229.756
Kabupaten Bogor Rp 4.083.670 Rp 3.763.405
Kota Bogor Rp 4.169.806 Rp 3.842.785

Nah, itulah tadi daftar rincian besar upah minimum Jakarta yang sebelumnya disebut dengan UMR Jakarta beserta provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Istilah UMR yang dulu sering dipakai untuk menyebut upah minimum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Kini ketika mencari informasi mengenai upah minimum suatu daerah, data yang akan Anda temukan akan terbagi dua, yaitu UMP yang berlaku di tingkat provinsi, dan UMK yang berlaku di tingkat kabupaten dan kota. Tidak perlu bingung ketika mencernanya, Anda hanya perlu menemukan kota atau kabupaten tempat perusahaan Anda berlokasi dan Anda akan mendapatkan angka upah minimum yang mesti Anda terima setiap bulannya.

Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam dunia kerja serta pengembangan karir Anda kedepannya!