UMR Jakarta beserta kota-kota lain di sekitarnya telah resmi ditetapkan. Dalam sistem pengupahan tenaga kerja di Indonesia, ada skema yang telah lama berlaku. Skema pengupahan ini menentukan besarnya jumlah upah yang diberikan pada tenaga kerja. Besaran upah ini juga bergantung pada masing-masing daerah. Biasanya besarnya disesuaikan dengan perhitungan tertentu yang melibatkan inflasi, harga kebutuhan pokok, standar kelayakan hidup, dan lain-lain.
Mengapa Mengetahui Besaran Upah Minimum Menjadi Suatu Keharusan?
Tentu saja setiap tenaga kerja sebaiknya mengetahui besaran upah minimum yang berlaku di daerahnya karena sebagai karyawan, upah minimum ini adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh badan usaha atau perusahaan tempat bekerja. Hak ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan karenanya apabila seorang karyawan tidak menerima upah sesuai haknya, ia dapat mengajukan tuntutan pada pihak berwenang agar haknya akan upah yang layak dapat dipenuhi.
Perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan wajib mematuhi undang-undang tersebut dan jika mangkir dari kewajibannya itu, badan usaha terkait dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Peraturan Mengenai Skema Pengupahan
Pada awalnya skema pengupahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Namun kemudian skema UMR ini sudah direvisi menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk UMR tingkat I dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk UMR tingkat II , melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Meskipun dalam prakteknya istilah seperti UMR Jakarta ini tidak lagi digunakan, UMR masih sering dipakai ketika menyebut upah minimum yang diberikan pada tenaga kerja. Masyarakat pun hingga sekarang masih lebih sering menggunakan istilah UMR dari pada istilah UMP dan UMK walaupun peraturan sudah berganti.
Tahun 2020 ini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah meng-update angka untuk Upah Minimum Provinsi yang paling baru. Berikut adalah besaran UMR Jakarta dan kota serta kabupaten lain di sekitarnya.
Skema Pengupahan
Lalu bagaimana skema pengupahan ini berjalan? Apakah istilah seperti UMR Jakarta masih digunakan?
Dalam peraturan lama, UMR dijelaskan sebagai upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur suatu daerah. Ketika penetapan upah ini dilakukan, Dewan Pengupahan akan melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan hidup para pekerja mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga kebutuhan tempat tinggalnya. Dari data hasil survei tersebut kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
Di regulasi sebelumnya, istilah UMR digunakan untuk menyebut semua jenis upah minimum baik di Tingkat I (setingkat provinsi) maupun di Tingkat II (setingkat kabupaten dan kota). Istilah UMR ini kemudian diubah dan dipisahkan sesuai tingkatannya masing-masing.
UMR yang berlaku di Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur. Sementara itu UMR yang berlaku di Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh gubernur dengan usulan pembahasan oleh bupati atau walikota.
Jadi misalnya saja UMR Jakarta, kini istilahnya berubah menjadi UMP Jakarta. Meskipun begitu, pengertiannya sama saja yaitu upah minimum yang berlaku di provinsi DKI Jakarta.
Penetapan Upah Minimum Suatu Daerah
Apabila suatu daerah kabupaten atau kota belum dapat mengajukan usulan angka untuk UMK daerahnya, maka gubernur bersangkutan dapat menggunakan UMP sebagai acuan dalam pembentukan upah di kabupaten atau kota itu.
Tidak hanya UMK dan UMP, dalam skema pengupahan tenaga kerja ada pula istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). Penetapan jenis upah minimum ini didasarkan pada sektor atau bidang usaha dari sebuah badan usaha, contohnya sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor manufaktur dan industri, dan lain-lain.
Lalu Kapankah Upah Minimum Seperti Misalnya UMR Jakarta ini Ditetapkan?
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMR Tingkat I yang telah berubah menjadi UMP ditetapkan oleh kepala daerah atau gubernur bersangkutan paling lambat 60 hari sebelum waktu diberlakukannya upah minimum terbaru. Sementara itu penetapan UMR Tingkat II yang telah berubah menjadi UMK, ditetapkan oleh gubernur bersangkutan paling lambat 40 hari sebelum waktu diberlakukannya upah minimum terbaru. Pemberlakuan upah minimum baru biasanya ditetapkan mulai awal tahun.
Ketika proses penetapan upah minimum yang peninjauannya dilakukan setahun sekali ini, gubernur wajib mempertimbangkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
Hal ini dikarenakan, usulan yang diberikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah tersebut dibuat dengan didasarkan pada konsultasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan.
Cara Mengetahui UMP dan UMK Suatu Daerah
Jika ingin mengetahui UMP dan UMK suatu daerah, biasanya kita dapat mengaksesnya melalui Perda (Peraturan Daerah) yang biasanya diunggah di situs-situs resmi ketenagakerjaan milik pemerintah atau melalui informasi di badan pusat ketenagakerjaan. Pemerintah daerah terkait pun biasanya juga mengunggah Perda ini di situs milik mereka. Misalnya saja, jika ingin mengetahui UMR Jakarta (yang kini diubah menjadi UMP Jakarta) maka dapat diakses salah satunya melalui situs resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seterusnya.
Ketidakmampuan Badan Usaha Membayar Upah Minimum
Dalam penerapannya, angka UMP biasanya selalu lebih rendah dari UMK karena angka UMK disesuaikan menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi tiap kabupaten/kota yang tentunya berbeda-beda bahkan dalam satu provinsi yang sama. Akan tetapi angka UMK terendah di suatu provinsi umumnya akan sama dengan angka UMP yang berlaku di daerah tersebut.
Meskipun ada upah minimum yang jumlahnya relatif kecil, terkadang ada badan usaha yang tidak mampu membayar karyawannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perda. Bisa karena berbagai alasan seperti keadaan finansial perusahaan misalnya. Jika ini terjadi, maka pemilik perusahaan dapat mengajukan penangguhan kewajiban pembayaran upah bagi para karyawan yang diajukan pada gubernur provinsi di mana badan usaha itu berlokasi.
Pengangguhan Kewajiban Pembayaran
Peraturan mengenai penangguhan kewajiban pembayaran tertuang dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa meskipun proses penangguhan tadi masih berlangsung, badan usaha tetap wajib membayar upah para karyawannya sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Dalam hal ini, apabila badan usaha mengajukan penangguhan pada provinsi, gubernur memiliki hak untuk menolak atau menyetujui penangguhan tersebut. Lalu jika disetujui, gubernur akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi badan usaha yang berkaitan. Setelah itu badan usaha wajib membayar upah karyawannya sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam SK.
Sanksi Pelanggaran Kewajiban Pembayaran UMP dan UMK
Apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran UMP dan UMK ini, badan usaha dimaksud akan dikenai sanksi dari pemerintah. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan apabila karyawan mengajukan perundingan namun tidak mendapatkan jalan tengahnya. Maka selanjutnya akan ditempuh jalur peradilan.
Selain jalur hukum ini, penetapan upah minimum pun bersifat mengikat baik bagi badan usaha maupun karyawan yang dimulai dari penetapan upah bulanan ketika terjadi penandatanganan kontrak kerja pertama kali. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, kesepakatan antara badan usaha dan karyawannya tentang pembayaran upah di bawah standar adalah void atau batal demi hukum selama penangguhan belum disahkan oleh pihak berwenang.
Jadi, meskipun sebelumnya ada kesepakatan antara badan usaha dan karyawan ketika penandatanganan kontrak di awal, selama pemerintah daerah belum menerbitkan SK khusus penangguhan pembayaran upah maka badan usaha masih wajib membayar upah bulanan karyawan sesuai dengan UMP ataupun UMK yang berlaku.
Daftar UMP Jakarta dan Provinsi Lain Tahun 2020
Lalu, bagaimana dengan keputusan mengenai upah minimum tahun ini? Penetapan upah minimum ini dapat diketahui ketika keputusan atau peraturan gubernur tiap provinsi telah diterbitkan. Dalam peraturan yang lama, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, UMP atau upah minimum yang berlaku di suatu provinsi dahulu sering dipukul rata sebagai UMR. Misalnya yang dulu dikenal dengan istilah UMR Jakarta, kini dikenal dengan istilah UMK Jakarta.
Berikut adalah daftar besaran UMR Jakarta yang telah berubah menjadi UMP Jakarta serta UMP provinsi lainnya tahun 2020.
| Provinsi | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp 3.165.030 | Rp 2.935.985 | Rp 2.717.750 |
| Sumatera Utara | Rp 2.499.422 | Rp 2.303.403 | Rp 2.132.188 |
| Sumatra Barat | Rp 2.484.041 | Rp 2.289.228 | Rp 2.119.067 |
| Riau | Rp 2.888.563 | Rp 2.662.025 | Rp 2.464.154 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.005.383 | Rp 2.769.754 | Rp 2.563.875 |
| Jambi | Rp 2.630.161 | Rp 2.423.888 | Rp 2.243.718 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.043.111 | Rp 2.805.751 | Rp 2,595,994 |
| Bangka Belitung | Rp 3.230.022 | Rp 2.976.705 | Rp 2.755.443 |
| Bengkulu | Rp 2.213.604 | Rp 2.040.406 | Rp 1.888.741 |
| Lampung | Rp 2.431.324 | Rp 2.241.269 | Rp 2.074.673 |
| Jawa Barat | Rp 1.810.351 | Rp 1.668.372 | Rp 1.544.360 |
| DKI Jakarta | Rp 4.276.349 | Rp 3.940.973 | Rp 3.648.035 |
| Banten | Rp 2.460.968 | Rp 2.267.990 | Rp 2.099.385 |
| Jawa Tengah | Rp 1.742.015 | Rp 1.605.396 | Rp 1.486.065 |
| DI Yogyakarta | Rp 1.704.607 | Rp 1.570.922 | Rp 1.454.154 |
| Jawa Timur | Rp 1.768.777 | Rp 1.630.059 | Rp 1.508.894 |
| Bali | Rp 2.493.523 | Rp 2.297.968 | Rp 2.127.157 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.183.883 | Rp 2.012.610 | Rp 1.825.000 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 1.945.902 | Rp 1.793,298 | Rp 1.660.000 |
| Kalimantan Barat | Rp 2.399.698 | Rp 2.211.266 | Rp 2.046.900 |
| Kalimantan Selatan | Rp 2.877.447 | Rp 2.651.781 | Rp 2.454.671 |
| Kalimantan Tengah | Rp 2.890.093 | Rp 2.615.735 | Rp 2.421.305 |
| Kalimantan Timur | Rp 2.981.378 | Rp 2.747.560 | Rp 2.543.331 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.000.803 | Rp 2.765.463 | Rp 2.559.903 |
| Maluku | Rp 2.604.960 | Rp 2.400.664 | Rp 2.222.220 |
| Maluku Utara | Rp 2.721.530 | Rp 2.507.163 | Rp 2.147.022 |
| Gorontalo | Rp 2.586.900 | Rp 2.384.020 | Rp 2.206.813 |
| Sulawesi Utara | Rp 3.310.722 | Rp 3.051.076 | Rp 2.824.286 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 2.552.014 | Rp 2.351.870 | Rp 2.177.053 |
| Sulawesi Tengah | Rp 2.303.710 | Rp 2.123.040 | Rp 1.965.232 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.103.800 | Rp 2.860.382 | Rp 2.647.767 |
| Sulawesi Barat | Rp 2.571.328 | Rp 2.369.670 | Rp 2.193.530 |
| Papua | Rp 3.516.700 | Rp 3.128.170 | Rp 2.895.650 |
| Papua Barat | Rp 3.184.225 | Rp 2.881.160 | Rp 2.667.000 |
UMK Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Sekitarnya Tahun 2020
Tabel di atas telah memuat besaran UMP yang berlaku di DKI Jakarta (yang sebelumnya disebut UMR Jakarta) dan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2020 ini, berapakah besaran UMK Bogor, Tangerang, Bekasi, dan kota serta kabupaten di sekitarnya? Mengingat di daerah-daerah ini terdapat banyak industri, tentu besarannya akan bervariasi tergantung pada sektor masing-masing. Berikut ini adalah rinciannya.
| Kabupaten/Kota | Besaran UMK 2020 | Besaran UMK 2019 |
|---|---|---|
| Kota Tangerang | Rp 4.119.029 | Rp 3.869.717 |
| Kabupaten Tangerang | Rp 4.168.268 | Rp 3.841.368 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp 4.168.268 | Rp 3.841.368 |
| Kabupaten Bekasi (Cikarang) | Rp 4.498.961 | Rp 4.146.126 |
| Kota Bekasi | Rp 4.589.708 | Rp 4.229.756 |
| Kabupaten Bogor | Rp 4.083.670 | Rp 3.763.405 |
| Kota Bogor | Rp 4.169.806 | Rp 3.842.785 |
Nah, itulah tadi daftar rincian besar upah minimum Jakarta yang sebelumnya disebut dengan UMR Jakarta beserta provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Istilah UMR yang dulu sering dipakai untuk menyebut upah minimum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Kini ketika mencari informasi mengenai upah minimum suatu daerah, data yang akan Anda temukan akan terbagi dua, yaitu UMP yang berlaku di tingkat provinsi, dan UMK yang berlaku di tingkat kabupaten dan kota. Tidak perlu bingung ketika mencernanya, Anda hanya perlu menemukan kota atau kabupaten tempat perusahaan Anda berlokasi dan Anda akan mendapatkan angka upah minimum yang mesti Anda terima setiap bulannya.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam dunia kerja serta pengembangan karir Anda kedepannya!
Mimi
Terima kasih atas informasinya sangat berguna dan membantu. Dengan mengetahui besarnya UMR di tiap daerah membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sesuai. Walau terkadang dibeberapa daerah biarpun sudah ada UMR tetap saja gaji masih dibayarkan dibawah UMR dengan berbagai macam alasan.
Johanes
Acuan Upah Minimum Regional (UMR) memang bisa digunakan sebagai acuan apakah pekerjaan yang kita kerjakan dihargai dengan bayaran yang pantas atau tidak, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak perusahaan yang abai terhadap acuan UMR sebagai batas minimum untuk membayar karyawannya. Jadi pilih pekerjaan dengan acuan UMR untuk memastikan kebutuhan Anda terpenuhi.