Tahun 2020, telah ditetapkan besaran UMR Bandung yang kini istilahnya telah berubah menjadi UMK Bandung. UMP dan UMK ini merupakan sistem pengupahan karyawan di Indonesia yang besarnya berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing. Pada umumnya, besaran upah minimum ini disesuaikan melalui perhitungan tertentu yang dipengaruhi oleh harga kebutuhan poko, standar kelayakan hidup, serta tentu saja oleh inflasi yang terus berubah.

Sebagai tenaga kerja di Indonesia, mengetahui besaran upah minimum yang berlaku di daerah tempat kerja adalah sebuah keharusan. Karena upah atau gaji yang rutin diberikan oleh perusahaan adalah hak setiap karyawan. Hak karyawan akan upah ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan jika perusahaan tidak menunaikan kewajibannya tersebut, perusahaan dapat dikenai sanksi  tertentu.

Skema Pengupahan di Indonesia

Skema pengupahan ini sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, akan tetapi kemudian skema ini telah direvisi dan dipisahkan sesuai daerah tingkat I dan II dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Awalnya upah minimum di suatu daerah kerap disebut sebagai UMR. Misalnya untuk menyebut upah minimum di Bandung, orang-orang menyebutnya dengan UMR Bandung. Dengan adanya revisi regulasi ini, skema upah minimum di tiap daerah kini dibagi menjadi dua yaitu:

  • Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk menyebut upah minimum di daerah Tingkat I yang setara dengan provinsi
  • Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk menyebut upah minimum di daerah Tingkat II yang setara dengan kabupaten dan kota Akan tetapi, walaupun istilah seperti UMR Bandung ini sudah berubah secara regulasi, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih sering menyebut upah minimum dengan istilah UMR, bukan UMP atau UMK.

Lalu, setelah memasuki tahun 2020 ini, apakah upah minimum sudah diperbaharui? Bagaimana besarannya saat ini? Simak terus artikel ini karena akan dibahas tuntas mengenai besaran UMP dan UMK di  Jawa Barat dan sekitarnya.

UMK Bandung VS UMR Bandung, Mana yang Benar?

Setelah istilah UMR Bandung ini berganti menjadi UMP dan UMK, bagaimana skema yang baru ini berjalan? Bagaimana membedakan istilah upah minimum tersebut?

Dalam peraturan yang lama, UMR didefinisikan sebagai istilah untuk menyebut upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah, dalam hal ini gubernur, untuk daerahnya. Sebelum ditetapkan besaran upah minimum terbaru, Dewan Pengupahan akan terlebih dulu melakukan serangkaian survei untuk mendapatkan data mengenai rincian kebutuhan hidup para pekerja seperti kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan sandang, pangan, dan lain sebagainya. Hasil dari rangkaian survei tersebut lalu dimasukkan dalam perhitungan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pada peraturan ini, penyebutan upah minimum disamaratakan baik di Tingkat I maupun di Tingkat II. Namun dalam peraturan yang baru ini, digunakan istilah UMR untuk menyebut segala jenis upah minimum baik itu upah minimum di Tingkat I yang setara provinsi, maupun di Tingkat II yang setara kabupaten dan kota.

Istilah UMR dan UMK

Istilah UMR yang dahulu berlaku di Tingkat I kini diganti menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mana ketentuannya ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan, UMR yang berlaku di Tingkat II diganti menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang mana ketentuannya ditetapkan oleh gubernur dengan bupati dan wali kota yang memberikan usulan pembahasannya.

Contohnya pada UMR Bandung. Jika dulu masyarakat menyebut upah minimum yang berlaku di Bandung, baik kota maupun kabupaten, dengan sebutan UMR maka sekarang upah minimumnya disebut UMK dan dibedakan sesuai wilayah masing-masing. Besaran UMK untuk Kota Bandung akan berbeda dengan UMK untuk Kabupaten Bandung. Begitu juga yang berlaku untuk daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Penetapan UMP dan UMK

Upah minimum yang pada regulasi lama disebut dengan misalnya, UMR Bandung, dimulai dari usulan daerah kabupaten dan kota yang bersangkutan. Namun jika suatu kabupaten atau kota belum bisa memberikan usulan angka untuk besaran UMK terbaru di daerahnya karena suatu sebab, maka gubernur daerah itu bisa menggunakan UMP sebagai acuan dalam penetapan besaran upah di kabupaten atau kota tersebut.

Selain dua istilah UMP dan UMK ini, di skema pengupahan tenaga kerja ini dikenal juga istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). Untuk jenis upah minimum yang ini, penetapannya didasarkan pada sektor atau bidang usaha sebuah perusahaan. Misalnya saja sektor manufaktur dan industri akan memiliki patokan upah minimum yang berbeda dengan sektor jasa.

Kapan Saatnya Penetapan Upah Minimum dalam Suatu Daerah?

Dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UMP yang sebelumnya disebut UMR Tingkat I ditetapkan oleh gubernur daerah terkait selambat-lambatnya 60 hari sebelum resmi diberlakukan peraturan upah minimum terbaru. Biasanya pemberlakuan upah minimum ditetapkan pada awal tahun dan penetapannya umumnya dilakukan di akhir tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk penetapan UMK yang sebelumnya disebut UMR Tingkat II, ditetapkan oleh gubernur daerah terkait selambat-lambatnya 40 hari sebelum resmi diberlakukan peraturan upah minimum terbaru.

Peninjauan dalam Proses Penetapan Upah Minimum

Dalam proses penetapan upah minimum ini, ada peninjauan yang dilakukan rutin satu tahun sekali. Pada peninjauan tersebut gubernur harus mempertimbangkan usulan yang diberikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah karena usulan tersebut dibuat menurut hasil konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

Jika UMP dan UMK Suatu Daerah Telah Resmi Diumumkan, Bagaimana Masyarakat dapat Melihat Rincian Besarannya?

Biasanya, ketetapan mengenai upah minimum terbaru dikeluarkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Setiap dikeluarkan Perda teranyar, pemerintah daerah bersangkutan akan mengunggah Perda tersebut di situs resmi miliknya untuk keperluan transparansi publik.

Jadi, misalnya saja Anda ingin mengakses besaran UMR Bandung yang kini telah berubah menjadi UMK Bandung (baik kota maupun kabupaten) maka Anda tinggal mengunjungi situs resmi Provinsi Jabar untuk mengakses rinciannya. Selain itu informasi terkait upah minimum ini juga bisa didapatkan melalui situs-situs resmi ketenagakerjaan milik pemerintah. Kantor badan pusat ketenagakerjaan pun biasanya memiliki informasi terkait hal ini.

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Membayar Upah Minimum Karyawannya?

Pada prakteknya di lapangan, angka UMP umumnya akan selalu rendah dari UMK daerah tersebut karena besarnya UMK disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masing-masing kota atau kabupaten. Namun, angka UMK paling rendah dalam suatu provinsi biasanya akan setara dengan angka UMP daerah itu.

Contohnya, besar UMR Bandung (yang saat ini berganti istilah menjadi UMK) adalah yang terendah di antara seluruh kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat. Nah, UMK Bandung ini besarnya akan sama dengan UMP Jawa Barat karena besarnya UMP dapat dikatakan merupakan sekurang-kurangnya upah minimum di provinsi tersebut.

Penangguhan Kewajiban Pembayaran Upah Minimum

Akan tetapi, sekecil-kecilnya upah minimum suatu daerah, selalu ditemukan kasus di mana ada perusahaan yang tidak membayar pegawainya sesuai dengan upah minimum yang berlaku, bisa karena sengaja demi keuntungan perusahaannya sendiri atau karena secara finansial perusahaan belum mampu menutupi biaya tenaga kerja.

Apabila masalah seperti ini terjadi, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan penangguhan kewajiban pembayaran upah minimum pada gubernur, sesuai dengan Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Selaku kepala daerah, gubernur dapat menolak atau menyetujui penangguhan tersebut. Jika disetujui, gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) khusus dan perusahaan itu wajib membayar upah pegawainya sesuai nominal yang tercantum di dalam SK.

Namun, selama belum dikeluarkan keputusan dalam bentuk SK khusus penangguhan, perusahaan masih berkewajiban membayar pegawainya sesuai upah minimum yang ditetapkan. Jika tidak, maka perusahaan dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU Ketenagakerjaan.

Daftar UMP Jawa Barat dan Provinsi Lainnya 2020

Lalu berapakah besarnya upah minimum di provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 ini? Apakah informasi mengenai UMR Bandung sama dengan UMP Jawa Barat ini? Tentu saja tidak, karena UMR Bandung telah berubah istilahnya menjadi UMK. Sedangkan berikut ini adalah daftar UMP atau upah minimum yang berlaku di provinsi Jawa Barat serta di provinsi lainnya di Indonesia.

Provinsi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020
Aceh Rp 3.165.030
Sumatera Utara Rp 2.499.422
Sumatra Barat Rp 2.484.041
Riau Rp 2.888.563
Kepulauan Riau Rp 3.005.383
Jambi Rp 2.630.161
Sumatera Selatan Rp 3.043.111
Bangka Belitung Rp 3.230.022
Bengkulu Rp 2.213.604
Lampung Rp 2.431.324
Jawa Barat Rp 1.810.351
DKI Jakarta Rp 4.276.349
Banten Rp 2.460.968
Jawa Tengah Rp 1.742.015
DI Yogyakarta Rp 1.704.607
Jawa Timur Rp 1.768.777
Bali Rp 2.493.523
Nusa Tenggara Barat Rp 2.183.883
Nusa Tenggara Timur Rp 1.945.902
Kalimantan Barat Rp 2.399.698
Kalimantan Selatan Rp 2.877.447
Kalimantan Tengah Rp 2.890.093
Kalimantan Timur Rp 2.981.378
Kalimantan Utara Rp 3.000.803
Maluku Rp 2.604.960
Maluku Utara Rp 2.721.530
Gorontalo Rp 2.586.900
Sulawesi Utara Rp 3.310.722
Sulawesi Tenggara Rp 2.552.014
Sulawesi Tengah Rp 2.303.710
Sulawesi Selatan Rp 3.103.800
Sulawesi Barat Rp 2.571.328
Papua Rp 3.516.700
Papua Barat Rp 3.184.225

UMK Bandung dan Kota / Kabupaten Lain di Jawa Barat dan Sekitarnya

Jika Anda mencari informasi mengenai UMR Bandung, maka Anda dapat menemukannya di bagian UMK Jawa Barat. Di bagian ini masing-masing kota serta kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat memiliki besaran upah minimum yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain.

Tabel berikut ini adalah rincian besaran upah minimum di kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat yang terbaru pada tahun 2020.

Kota / Kabupaten di Prov.Jawa Barat Besaran UMK Tahun 2020 Besaran UMK Tahun 2019
Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54 Rp 4.234.010,27
Kota Bekasi Rp 4.589.708,90 Rp 4.229.756,61
Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961,51 Rp 4.146.126,18
Kota Depok Rp 4.202.105,87 Rp 3.872.551,72
Kota Bogor Rp 4.169.806,58 Rp 3.842.785,54
Kabupaten Bogor Rp 4.083.670,00 Rp 3.763.405,88
Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66 Rp 3.722.299,94
Kota Bandung Rp 3.623.778,91 Rp 3.339.580,61
Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79 Rp 2.898.744,63
Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37 Rp 2.893.074,72
Kabupaten Bandung Rp 3.139.275,37 Rp 2.893.074,71
Kota Cimahi Rp 3.139.274,74 Rp 2.893.074,13
Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531,71 Rp 2.791.016,23
Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00 Rp 2.732.899,70
Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99 Rp 2.336.004,97
Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63 Rp 2.331.752,50
Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11 Rp 2.117.713,68
Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 Rp 2.086.529,61
Kota Cirebon Rp 2.219.487,67 Rp 2.045.422,24
Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09 Rp 2.024.160,07
Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 Rp 1.807.285,69
Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36 Rp 1.791.693,26
Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36 Rp 1.734.994,34
Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54 Rp 1.733,162,42
Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33 Rp 1.714.673,33
Kota Banjar Rp 1.831.884,83 Rp 1.688.217,52

Jadi, itu tadi adalah daftar besaran upah minimum (UMP) di provinsi Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia yang berlaku mulai tahun 2020 ini. Selain itu tertera juga besaran upah minimum (UMK) yang berlaku di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2020.

Ke depannya, besaran upah minimum ini akan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan situasi perekonomian suatu daerah serta keadaan inflasi Indonesia. Dengan mengetahui jumlah UMP dan UMK di berbagai daerah di Indonesia ini, mudah-mudahan dapat berguna bagi keperluan pekerjaan Anda dan dapat membantu Anda dalam memilih pekerjaan yang sesuai. Semoga bermanfaat.