Keuntungan KPR Bank Commonwealth

Keuntungan 1: Dapatkan properti impian dengan nilai plafon tinggi hingga Rp20 miliar.

Keuntungan 2: Tersedia fasilitas take over dari bank lain dan top up limit KPR yang tengah berjalan di Bank Commonwealth.

Keuntungan 3: Tenor fleksibel mulai dari tiga tahun hingga 20 tahun sesuai dengan tujuan kontruksi.

Spesifikasi KPR Bank Commonwealth

Suku Bunga: Kompetitif (fixed hingga 5 tahun dan floating setelah 5 tahun) Angsuran: Sesuai ketentuan berlaku Tenor KPR: 3-20 tahun (rumah/ruko/rukan/apartemen/tanah dengan tujuan konstruksi), 3-5 tahun (tanah tanpa tujuan konstruksi) Jumlah Kredit: Hingga Rp20 miliar

Biaya KPR Bank Commonwealth

Biaya Keterlambatan Pembayaran: Sesuai ketentuan berlaku Biaya Pelunasan Lebih Awal: Sesuai ketentuan berlaku Biaya Pembatalan: Sesuai ketentuan berlaku Biaya Asuransi: Sesuai premi Biaya Provisi: 1% dari plafon Biaya Administrasi: Rp300.000 (kurang atau sama dengan Rp500.000.000), Rp750.000 (> Rp500.000.000 - Rp1 miliar), Rp1.000.000 (> Rp1 miliar - Rp3 miliar), Rp1.500.000 (> Rp3 miliar) Biaya Lainnya: Appraisal Jabodetabek dan Surabaya (Rp500.000), Rp1.350.000 (daerah lainnya)

Syarat Pengajuan KPR Bank Commonwealth

Usia Minimum: 21 tahun Minimum Pendapatan Bulanan: Sesuai ketentuan berlaku Status Pekerjaan: Karyawan/profesional/wiraswasta Status Kewarganegaraan: WNI

Dokumen Pengajuan KPR Bank Commonwealth

Karyawan:

• KTP pemohon dan pasangan;

• Akta nikah/surat pernyataan lajang;

• Kartu Keluarga;

• NPWP/SPT PPh 21;

• Slip gaji 1 bulan terakhir dan surat keterangan perusahaan;

• Rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir;

• Surat penyataan terkait kredit pemilikan properti dan kredit konsumtif beragun properti;

• SHM/HGB/HMSRS;

• Akta Jual Beli;

• IMB;

• PBB terakhir; dan

• Blue print bangunan (jika ada).

Profesional:

• KTP pemohon dan pasangan;

• Akta nikah/surat pernyataan lajang;

• Kartu Keluarga;

• NPWP/SPT PPh 21;

• Rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir;

• Surat penyataan terkait kredit pemilikan properti dan kredit konsumtif beragun properti;

• Surat izin profesi;

• SHM/HGB/HMSRS;

• Akta Jual Beli;

• IMB;

• PBB terakhir; dan

• Blue print bangunan (jika ada).

Wiraswasta:

• KTP pemohon dan pasangan;

• Akta nikah/surat pernyataan lajang;

• Kartu Keluarga;

• NPWP/SPT PPh 21;

• NIB;

• Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (jika ada);

• Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

• Rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir;

• Surat penyataan terkait kredit pemilikan properti dan kredit konsumtif beragun properti;

• SHM/HGB/HMSRS;

• Akta Jual Beli;

• IMB;

• PBB terakhir; dan

• Blue print bangunan (jika ada).